Peran Perempuan dalam Politik Saat ini dan Hambatannya

Peran perempuan dalam politik sebenarnya sangatlah penting untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Namun pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam politik masih tergolong rendah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hambatan yang harus kaum perempuan hadapi untuk meneruskan langkahnya dalam kancah politik. Kali ini, Studio Literasi akan membahas peran perempuan dalam politik Indonesia. Jadi, simak sampai akhir, Kawan Literasi!

Perempuan dalam Kancah Politik 

Partisipasi perempuan di perpolitikan Indonesia masih termasuk rendah. Hal ini tercermin dari tingkat keterwakilan perempuan di kursi parlemen, lembaga tinggi negara, pemerintah, ataupun partai politik. Jumlah keterwakilan yang rendah ini sangat memiliki pengaruh pada proses pengambilan keputusan. 

Apabila keterwakilan perempuan dalam politik memadai, kebijakan-kebijakan yang dibuat pun bisa lebih mengakomodir kebutuhan, kepentingan, dan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Perjuangan terhadap isu-isu perempuan melalui lembaga pemerintahan seperti parlemen sangatlah penting sebab masih banyak undang-undang yang cenderung bias terhadap gender tertentu, sehingga perlu diamandemen. 

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik, perlu adanya affirmative action yang menjadi kebijakan strategis yang legal dalam peraturan perundang-undangan. Kini, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 menyebutkan bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit tiga puluh persen keterwakilan perempuan. Apabila dalam daerah pemilihan (Dapil) itu tidak memenuhi kuota 30% dari keterwakilan perempuan, maka partai politik yang bersangkutan terancam akan tidak bisa memiliki calon legislatifnya. 

Oleh karena itu, semenjak tahun 2009, kita sudah mulai mengenal beberapa figur politisi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya dalam lingkup parlemen, seperti Rieke Diah Pitaloka, Wanda Hamidah, Vena Melinda, dan sebagainya. Di jajaran kementerian pun sudah ada figur perempuan yang memegang peranan penting seperti Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.

Menurut data dari World Bank 2019, Indonesia berada di peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Melansir dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, partisipasi perempuan Indonesia saat ini masih di bawah 30%. Sebagai upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan gender, saat ini tengah ada penyusunan Rancangan Perpres tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. 

Selain itu, kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah merampungkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender yang juga kana mengatur keterwakilan perempuan, tidak hanya dalam lingkup lembaga legislatif, namun juga lembaga eksekutif dan yudikatif. RUU ini diharapkan agar segera disahkan agar bisa memberi akses kepada perempuan untuk memiliki kesempatan dan kontribusi yang setara dalam pembangunan. 

Baca juga: Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Bentuk Kerja Sama

Hambatan-Hambatan Perempuan dalam Politik

Dalam memperjuangkan perannya dalam politik, perempuan tidak terlepas dari berbagai bentuk hambatan. Hambatan yang kaum perempuan hadapi dalam menjalankan perannya dalam politik mencakup hambatan sosial budaya, hambatan psikologis, dan ekonomi.

1. Hambatan Sosial Budaya

Hambatan dari segi kultur sosial yaitu pandangan masyarakat sendiri yang masih memiliki penilaian bahwa perempuan tidak ‘seharusnya’ menangani urusan politik. Ini karena adanya anggapan semestinya perempuan mengurus kegiatan domestik saja, seperti mengurus anak, rumah, dan keluarga. Karena pandangan ini, perempuan pun tidak mendapat dukungan yang optimal dari sekitarnya untuk melangkah dalam dunia politik. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya dukungan pada calon perempuan sebab stigma yang masyarakat beri kepada perempuan bahwa mereka tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin.

2. Hambatan Psikologis

Apabila hambatan sosial budaya berasal dari luar atau eksternal, hambatan psikologis berasal dari diri perempuan sendiri. Hambatan psikologis ini adalah rendahnya tingkat percaya diri untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam pemilihan umum. Pola pikir ini juga sangat erat kaitannya dengan hambatan kultur sosial di atas. Perasaan tidak percaya diri inilah yang mengakibatkan perempuan cenderung enggan melanjutkan langkah politiknya. Pada akhirnya, hal ini berefek pada kurangnya jumlah partisipasi perempuan dalam dunia politik. 

3. Hambatan Ekonomi 

Hambatan berikutnya yaitu hambatan ekonomi yang juga menjadi tantangan besar, sebab pemilu adalah kegiatan yang membutuhkan banyak dana. Modal ekonomi yang kurang menyebabkan kemungkinan perempuan untuk menang dalam aspek kampanye rendah. Terlebih lagi, laki-laki umumnya memiliki modal ekonomi yang cukup tinggi. Hambatan dari sisi ekonomi ini juga turut menyebabkan keengganan pada perempuan untuk mencoba meneruskan kiprahnya di dunia politik. 

Baca juga: Pentingnya Peran Media dalam Demokrasi untuk Masyarakat

Nah, itu tadi ulasan mengenai peran perempuan dalam politik Indonesia. Selain itu, kita juga membahas berbagai hambatan yang perempuan kerap hadapi untuk berkiprah di dunia politik. Semoga di masa depan partisipasi perempuan dapat semakin meningkat agar hak-hak perempuan dapat semakin terakomodir dalam berbagai kebijakan pemerintahan.